• Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa partisipasi dari masyarakat atau collctive action. Bagaimana tindakan kolektif dari masyarakat dapat menjaga lingkungan yang bersifat commons melalui tindakan yang bukan opportunistic behavior atau Governing the Commons. Klaster Ekonomi Lingkungan akan fokus pada analisis kegiatan masyarakat dan mengkaji bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tragedy of the commons, dan collective action diantara masyarakat. 

Kajian mengenai External disutility, Atau selisih diantara PMC (Private Marginal Cost), dan SMC (Social Marginal Cost). dan memikirkan solusi kebijakan baik berdasarkan Pigouvian tax (Environmental Tax) maupun Coase Theorem 
Kebijakan environmental tax sangat bervariasi tergantung permasalahan
Bagaimana cara dan mekanisme penerapan  PPP (Poluter Pays Principle) dan ERP. Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan kebijakan yang mengwajibkan produser untuk bertanggung jawab atas barang yang sudah dikonsumsi dengan cara recycle, reuse, dan reduce.

Kajian mengenai external utility seperti penilaian ecosystem services melalui valuasi lingkungan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Seperti penerapan Green GDP untuk usaha penilaian di tingkat makro atau project evaluation, natural resource damage assessment atau environmental accounting di tingkat regional/perusahaan, dan penilaian jasa ekosistem (environmental evaluation) untuk ekosistem pantai, hutan, kota, desa, situ dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah WTP (Willingness to Pay), WTA (Willingness to Accept), averting behaviour, hedonic price approach, dan travel cost approach dengan penerapan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. 

Klaster Ekoling juga akan fokus pada kajian terhadap institutional study, karena institusi dianggap menunjang pencegahan kegagalan masyarakat, kegagalan pasar, dan kegagalan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sistem agraria dan property rights yang sering terkait dengan degradasi lingkungan untuk penyelesaian masalah konflik lingkungan. 

• Kajian mengenai degradasi dan restorasi gambut dilaksanakan dengan metodologi ekonomi lingkungan, seperti analisis kebijakan tingkat permukaan air bawah tanah. Kebijakan pemerintah dalam mematok harga air 0,4 meter di bawah permukaan tanah dapat dianalisis dengan metodologi ekonomi lingkungan melalui pendekatan penilaian jasa lingkungan dan prinsip PES (Payment for Ecosystem services)  untuk restorasi gambut. Juga akan dilakukan kajian mengenai carbon trade dan penerapannya untuk perbaikan kondisi gambut di Indonesia.